UU Sisnas Iptek untuk Meningkatkan Kinerja Litbang K/L

555

Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga penelitian, Badan Litbangkes menyelenggarakan pertemuan yang bertajuk “Round Table Discussion Manajemen Litbang Kementerian/Lembaga”. Acara yang berlangsung di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2018 dihadiri oleh perwakilan dari Litbang Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian ESDM, Kementerian Industri, LIPI, BPPT,  dan sebagainya.

“Di Kementerian Kesehatan, produk dari peneliti tidak hanya publikasi dan paten, tapi harus bisa mempengaruhi kebijakan”, demikian disampaikan Kepala Badan Litbangkes dalam sambutannya. Tidak seperti penelitian di LIPI yang fokus pada hasil berupa produk inovasi, penelitian yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan (melalui Badan Litbangkes) saat ini lebih mengarah pada rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan kepada para pemegang kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Litbangkes harus mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di program. Terkait dengan riset kesehatan Siswanto mengutarakan bahwa riset kesehatan memiliki keunikan dibanding dengan riset lain karena banyak menyangkut subyek manusia. Oleh karena itu riset kesehatan yang melibatkan manusia harus memperhatikan kaidah etik.

Di sesi selanjutnya, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek Dikti, Dr. Muhammad Dimyati menyampaikan paparannya tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek). Seperti diketahui, RUU Sisnas Iptek yang dirintis sejak tahun 2011 saat ini sedang didiskusikan di DPR. RUU Sisnas Iptek tersebut sebelum masuk ke DPR sudah dibahas beberapa kali dengan melibatkan litbang Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi  maupun para pakar bidang iptek. Rencananya RUU Sisnas Iptek akan menggantukan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Litbang. “UU Sisnas IPTEK akan menjadi payung besar dalam kelitbangan nasional”, demikian ungkap Dimyati. Dengan adanya UU Sisnas Iptek diharapkan dapat meningkatkan kinerja litbang Kementerian/Lembaga dan koordinasi kelitbangan antar K/L.

Di akhir acara, peserta yang merupakan perwakilan Litbang K/L sepakat bahwa dalam manajemen Litbang perlu adanya integrasi riset, terutama dalam hal kebijakan, program dan anggaran. Mengingat masing-masing litbang memiliki kekhususan yang spesifik, maka perlu dipikirkan di level mana pelaksanaan integrasinya.(rn)