Tingkatkan Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Publik

324

Jakarta – Badan Litbangkes terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI, untuk membangun tata kelola yang efektif dan efisien. Pelayanan Publik dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh risiko, penuh kompleksitas, dan kejutan terutama terkait dengan kemajuan teknologi informasi. Hal tersebut disampaikan oleh dr. Slamet, MHP Kepala Badan Litbangkes saat membuka Pertemuan Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Litbangkes, di Jakarta pada 30 Maret 2021.

Kepala Badan Litbangkes mengatakan agar jangan sampai terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harus berinovasi bukan hanya pengetahuan, inovasi adalah budaya. “Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi hasil-hasil yang nyata. Tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan,” ucap Slamet.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Syafrudin, S.Pd, MM, Analis Kebijakan Madya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai narasumber. Syafrudin mengatakan pengelolaan pengaduan saat ini menjadi ukuran kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Kemenpan-RB mengembangkan aplikasi LAPOR, yang kemudian data pengaduan tersebut sudah diintegrasikan dan dilaporkan kepada Presiden. “Data pengaduan menjadi ukuran kinerja pelayanann publik yang dikelola oleh Pimpinan tersebut,” ungkap Syafrudin.

Lebih lanjut Syafrudin menambahkan, dalam menjalankan pelayanan publik, tentunya memiliki kode etik untuk pelayanan itu sendiri. Kode etik mengikuti gerak organisasi yang dirumuskan sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan layanan. “Kode etik memberikan garansi kepada publik sehingga publik meyakini inilah sesungguhnya yang diterima oleh masyarakat,” kata Syafrudin.

Pada kesempatan yang sama, narasumber kedua dr. Doli Wilfred Hasidungan, M.Kes, Auditor Madya, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan selama ini terkendala dengan check dan act. Untuk itu Doli mengajak untuk mengubah pola pikir dalam pemahaman dan implementasi PDCA (plan, do, check, and act). Tidak hanya membuat perencanaan dan mengerjakan namun turut melaksanakan monitoring evaluasi dan menindaklankuti hasil dari evaluasi tersebut. (FNW)