Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia

32

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia per tanggal 10 Februari 2021 terkonfirmasi mencapai 1.174.779 dengan penambahan kasus positif dalam 24 jam terakhir mencapai 8.700 orang. Berbagai upaya untuk menghentikan laju penambahan kasus diperlukan baik dari sisi pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah telah mencanangkan 5M agar dilaksanakan oleh masyarakat, yakni Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas. Pencegahan melalui 5M yang dicanangkan untuk menghentikan peningkatan kasus Covid-19, ternyata belum mampu menghentikan perjalanan kasus Covid-19 di Indonesia. 

Guna mempercepat upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia, pemerintah mencanangkan program pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang merupakan produsen vaksin Covid-19 telah didatangkan pemerintah Indonesia dalam dua tahap pada periode I. 

Periode I (Januari–April 2021)
Tahap I, sebanyak 1,3 juta untuk tenaga kesehatan;
Tahap II, sebanyak 17,4 juta untuk petugas publik yang tidak dapat menerapkan jaga jarak secara efektif dan sebanyak 21,5 juta untuk lansia (di atas umur 60 tahun)


Periode II (April 2021–Maret 2022)
Tahap III, sebanyak 63,9 juta untuk masyarakat dengan risiko penularan tinggi, baik dari segi tempat tinggal atau kelas ekonomi dan sosial
Tahap IV, sebanyak 77,4 juta kepada masyarakat umum dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia banyak mengalami kendala di masyarakat Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi Covid-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan keampuhan vaksin Covid-19.
yang meragukan keefektifan dan keampuhan vaksin Covid-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin.
Vaksin Sinovac yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19, telah di lakukan uji klinis dengan beberapa tahapan dan mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa argumen dari mereka yang menolak untuk divaksin Covid-19. Mereka yang menolak tidak sedikit yang berpendidikan tinggi dan bahkan dari kalangan kesehatan itu sendiri. Semoga saja argumen yang mereka sampaikan tidak menjadi sebuah provokasi yang akan mempengaruhi pikiran mereka yang sebenarnya mau divaksin. 
Guna menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens di berbagai media, terutama media daring (online) akan manfaat dilakukannya vaksinasi Covid-19, yakni menuju “Kekebalan komunitas untuk menghentikan pandemi Covid-19”, dengan syarat minimal 70% penduduk sudah mendapatkan vaksin.

Namun, di luar program vaksinasi yang memang terus dimatangkan pemerintah, masyarakat baik yang “mendukung, maupun yang” menolak” untuk diberi vaksin, harus tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 5M. Protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19, bahkan apabila vaksinasi sudah diterima oleh semua penduduk.(ab)