Tak Hanya Soal Kehalalan, Badan Litbangkes Ungkap Faktor Capaian Imunisasi MR Rendah

391

Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan mengungkap hasil riset asesmen tentang Faktor-faktor Sistem Kesehatan yang Memengaruhi Imunisasi Meales-Rubella (MR) di Aceh dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Tak hanya faktor kehalalan vaksin, namun beberapa elemen lainnya turut memengaruhi rendahnya capaian imunisasi MR.

Yuyun Yuniar, selaku peneliti utama riset mengungkapkan bahwa penelitian yang memanfaatkan dana hibah WHO ini dilatarbelakangi oleh cakupan imunisasi di Indonesia yang hingga kini masih menjadi kendala. Secara global Indonesia termasuk ke dalam sepuluh negara dengan cakupan imunisasi rendah.

“Pada tahun 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan rata-rata cakupan imunisasi dasar lengkap tahun 2019 di Indonesia sebesar 90,1%, dimana cakupan yang paling rendah berada di Aceh dan Papua,” ungkap Yuyun secara virtual pada Selasa (18/5/2021).

Salah satu imunisasi di Indonesia yang cakupannya masih rendah adalah pemberian vaksin MR. Sementara itu saat ini dunia telah menjadikan eliminasi campak-rubella sebagai komitmen global. Indonesia sendiri menargetkan imunisasi MR pada tahun 2020 mencapai 95% cakupan.

Imunisasi ini mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2017 dengan sasaran adalah bayi usia sembilan bulan hingga anak usia 15 tahun. Beberapa kendala ditemui diawal pelaksanaannya dimana kala itu fatwa MUI No.33 tahun 2018 tidak tersosialisasi dengan baik. Hal ini mencuatkan isu kehalalan vaksin MR hingga mengakibatkan target 95% cakupan imunisasi MR tahun 2019 tidak tercapai.

Lebih lanjut Yuyun mengatakan tujuan dari riset ini secara umum adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor dalam sistem kesehatan yang memengaruhi cakupan imunisasi MR.

“Dengan tujuan khusus kita ingin melihat atau mengakses posisi atau sistem yang berada di area low coverage, kemudian yang supportingnya apa di high coverage. Kita ingin membuat, memetakan, atau mengidentifikasi hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai intervensi,” terang Yuyun.

Pengumpulan data dilakukan pada November hingga Desember 2020 yang dilakukan di Provinsi Aceh untuk provinsi dengan cakupan imunisasi MR rendah, dimana Kabupaten Pidie berada di cakupan paling rendah dan Kabupaten Aceh tengah untuk cakupan tinggi. Sementara itu untuk cakupan imunisasi MR tinggi dipilih Provinsi NTB dengan pertimbangan bahwa ada kemiripan karakter dari segi religius antara Aceh dan NTB. Di NTB sendiri cakupan rendah berada di kota Mataram dan cakupan tinggi di Lombok Timur.

Adapun faktor sistem kesehatan yang memengaruhi cakupan diantaranya adalah kemampuan pelayanan kesehatan terkait rawat inap dan rawat jalan; aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditunjukkan ada atau tidaknya tenaga kesehatan (nakes) yang menolak imunisasi; sistem informasi default tracking Baduta; ketersediaan vaksin dan perlengkapan logistik seperti kulkas vaksin, cold box, dan periode pengiriman vaksin (sebulan sekali atau sesuai kebutuhan); pembiayaan; serta unsur keberadaan wilayah rawan sosial dan advokasi imunisasi.

Faktor ketersediaan kulkas vaksin dan cold box sangat berpengaruh terhadap cakupan imunisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kulkas vaksin dan cold box yang paling banyak berfungsi berada di Lombok Timur. Wilayah dengan kondisi kulkas vaksin berfungsi cakupan imunisasinya dapat mencapai 75,44%, sedangkan jika tidak berfungsi hanya mencapai 59%. Begitu juga dengan cold box, jika berfungsi dengan baik cakupannya mencapai 81%, namun jika tidak cakupan hanya 38%.

Aspek logistik lainnya jika digabungkan keberadaan kulkas dan cold box diperoleh data sebesar 91,4% keduanya berfungsi untuk wilayah Lombok Timur. Jika keduanya berfungsi maka cakupannya mencapai 87%, sebaliknya jika tidak berfungsi cakupannya rendah hanya menembus 19,31%.

Sementara itu untuk periode pengiriman vaksin rutin dilakukan sebulan sekali sesuai kebutuhan. Pengiriman terbanyak berada di Lombok Timur dengan periode satu bulan sekali, sedangkan di Pidie hanya 61,5% yang dikirim vaksin satu bulan sekali. Hal ini disebabkan karena kebutuhan penggunaan vaksin yang memang tidak banyak, sehingga pengiriman disesuaikan dengan kebutuhan..

Penerimaan dan penolakan nakes terhadap kegiatan imunisasi memberikan pengaruh besar terhadap cakupan. Hal ini didukung dengan hasil Pemodelan Cakupan Imunisasi pada bayi. Jika ada nakes yang menolak imunisasi, cakupan pada bayi menurun hingga 32,1%, sedangkan pada baduta menurun hingga 27,6%, dan pada anak sekolah dasar sampai 45,7%. Dari 26 puskesmas yang ada di Pidie sebanyak 96% responden menyatakan masih ada nakes yang menolak vaksin, sedangkan di Lombok Timur dari 35 puskesmas hanya 1 atau 2 nakes saja yang menolak. Jika di wilayah tersebut terdapat nakes yang menolak maka cakupan hanya mencapai 50%, sedangkan yang tidak ada penolakan dapat mencapai lebih dari 100%.

Faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap cakupan imunisasi adalah kemampuan pelayanan. Puskesmas yang memiliki rawat inap memiliki cakupan jauh lebih tinggi daripada yang tidak memiliki rawat inap. Begitu juga berlaku dengan faktor daerah rawan sosial dan kegiatan advokasi imunisasi. Di sisi lain untuk kesulitan jarak ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Meskipun ada kesulitan jarak namun tetap dapat mencapai cakupan imunisasi yang tinggi. Sementara itu untuk faktor pembiayaan tidak ditemukan pengaruh terhadap cakupan imunisasi. (Ripsidasiona)