Sistem Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian sebagai Acuan Perencanaan Pembangunan Kesehatan

68

Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) menyelenggarakan Workshop Implementasi dan Alih Kelola Strategi Penguatan Sistem Pencatatan Kelahiran, Kematian, dan Penyebab Kematian (PSPKKPK). Workshop ini diselenggarakan secara daring dan luring di Jakarta pada Kamis, 18 November 2021.

Dalam sambutannya Plt. Kepala Badan Litbangkes, Dr. Nana Mulyana berharap melalui forum ini model PSPKKPK dapat ditindak lanjuti, diimplementasikan, dan diterapkan kedalam pencatatan dan pelaporan kelahiran dan kematian di Indonesia. Hal ini sejalan dengan transformasi kesehatan yang sedang berlangsung melalui digitalisasi kesehatan.

Pada kesempatan ini, Penanggung jawab SPKKPK, Prof. Anwar Musadad menjelaskan bahwa target penurunan AKI & AKB 2024 sebesar 100%. Seluruh kejadian kematian harus tercatat dan terindentifikasi penyebab kematiannya sesuai ICD-10. “Ini tantangan untuk Dukcapil dan Kesehatan,” ujar Anwar.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan bahwa model PSPKKPK dapat diimplementasikan di berbagai daerah. PSPKKPK telah menghasilkan berbagai data kematian serta pola penyakit penyebab kematian. Data yang tersedia, tidak hanya menghasilkan angka, tetapi untuk perbaikan program. PSPKKPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan SPM bidang kesehatan. Kunci utama dalam penguatan data kelahiran, kematian dan penyebab kematian adalah adanya informasi yang dapat mengintegrasikan berbagai sumber data dan sistem informasi.

Anwar juga menyampaikan rekomendasi pertemuan ini, sebagai berikut:

  1. Penguatan sistem pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian (PS-PKKPK) diimplementasikan menjadi program atau sistem yang baku
  2. DTO dan Pusdatin Kemenkes mengembangkan aplikasi sistem data yang terintegrasi, meliputi data kehamilan, kelahiran, kematian dan penyebab kematian
  3. Sistem informasi dan program terkait kesehatan ibu-anak yang ada di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan unit utama lain diintegrasikan dalam satu sistem data kesehatan
  4. Perlu dukungan implementasi PS-PKKPK:
    1. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan PS-PKKPK
    1. Pemetaan regulasi yang diperlukan untuk PS-PKKPK
    1. Lintas sektor berupa Penta Helix
  5. Ada penyempurnaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 472.11/2822/Dukcapil tgl 12 April 2019  tentang pelayanan pencatatan sipil menjadi lebih detail dan operasional. Terkait mekanisme dan kerjasama pengumpulan dan pemanfaatan data kehamilan, kelahiran, kematian dan penyebab kematian
  6. Perlu ada Peraturan Kepala Bappenas atau Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang jaminan penyediaan data kelahiran dan kematian lengkap dan realtime untuk menghitung AKI/AKB dan indikator lainnya.

Badan Litbangkes melalui Pusat Litbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan membangun Sistem Pencatatan Kelahiran, Kematian, dan Penyebab Kematian (SPKKPK). SPKKPK merupakan bagian dari pencatatan sipil dan statistik vital (CRVS) atau Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H). Penguatan SPKKPK sangat diperlukan untuk memperoleh data yang lengkap, valid, dan real time. Ketersediaan data kelahiran dan kematian dapat digunakan sebagai bahan untuk penajaman perencanaan pembangunan kesehatan dan menghitung beban penyakit (burden of disesases).

Uji coba SPKKPK telah dilakukan di beberapa kabupaten/kota. Tahun 2019 uji coba dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya pada tahun 2020 uji coba dilakukan di Kabupaten Malang; dan pada tahun 2021 di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Kepulauan Sula.