Sistem Integrasi Data untuk Merumuskan Kebijakan Penanganan Covid-19

195

Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) yang akan bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) saat ini mendapat amanat dari Menteri Kesehatan untuk melakukan analisis terkait kasus dan kebijakan yang dapat digunakan dalam program penanganan Covid-19. Hal ini sejalan dengan tugas BKPK dalam melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan Kesehatan.

“Adanya transformasi dimana Badan Litbangkes menjadi BKPK yang tugas utamanya adalah bagaimana mengawal kebijakan-kebijakan berbasis data atau evidence based policy. Tentu dalam konteks ini kita punya pengalaman dalam penangangan Covid-19 hampir dua tahun,” ungkap Nana Mulyana, Plt. Kepala Badan Litbangkes saat memberikan arahan secara virtual dalam pertemuan Roundtable Discussion Penanganan COVID-19 Pusat-Daerah di Jakarta, pada Kamis (4/11/2021).

Saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah melakukan transformasi kesehatan dalam penanganan Covid-19 dimana salah satunya melalui penguatan digital informasi. Menteri Kesehatan telah membentuk tim khusus yang disebut Digital Tranformation Office (DTO) untuk melakukan penguatan khususnya dari sisi informasi kesehatan agar menjadi satu big data yang komprehensif dan terintegrasi antar unit.

Agus Rachmanto, tim DTO Kemenkes menjelaskan bahwa ekosistem teknologi digital dalam penanganan pandemi Covid-19 berbasis strategi 3T (testing,  tracing, dan treatment) dan vaksinasi. Dalam testing terdapat aplikasi NAR antigen dan NAR PCR dimana hasil tes PCR/antigen langsung terhubung ke sistem input laboratorium melalui NAR. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan positif Covid-19, maka akan diinformasikan ke sistem tracing Silacak dan Pedulilindungi.

Data yang positif juga akan ditarik ke aplikasi treatment, yaitu Self Isolation Telemedicine Application yang sifatnya kerja sama dengan para pelaku telemedisin. Selain itu terdapat pula aplikasi SIRS dan SIRANAP yang berbasis pencatatan dari rumah sakit untuk mengetahui kapasitas ruang yang kosong dari rumah sakit.

Dalam penguatan proses vaksinasi terkait stok, distribusi, dan pencatatan dari seluruh proses yang ada menggunakan aplikasi Vaccine Data Entry System, SMILE, serta dashboard Satu Data Vaksin (dashboard KPCPEN). Seluruh proses ini didukung oleh Pusat Data Nasional (PDN) yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan dukungan keamanan data dari BSSN.

Agus menambahkan bahwa sistem ini diharapkan dapat digunakan sebagai standar untuk penanganan pandemi ke depan. “Pembelajaran pandemi Covid-19 ini sangat berharga. Kita tidak hanya menggunakan ini untuk Covid-19 tetapi juga bisa untuk penyakit menular lainnya,” terang Agus. Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula diskusi bersama dengan Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan Kalimantan Utara, dan Dinas Kesehatan Papua Barat. Diharapkan dari diskusi ini diperoleh masukan yang dapat dijadikan sebagai asupan dalam penanganan Covid-19 dan dapat dituangkan ke dalam rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. (Ripsidasiona)