Rifaskes 2019 untuk Penguatan Pencapaian UHC

585

Jakarta – Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019 memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat (21-23/01). Dalam sambutannya Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH mengatakan peran Kepala Dinas Kesehatan di daerah sangat penting dalam keberhasilan Rifaskes ini.

“Pengambilan data di fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit sering mengalami kedala. Untuk itu saya minta (Dinas Kesehatan) untuk mendukung dan membantu pelaksanaannya di lapangan, mulai dari perekrutan tenaga hingga pengumpulan data sehingga data yang terkumpul terjaga keakuratannya.”, lanjut Oscar.

Diakhir sambutannya ia berharap pertemuan ini akan lebih meningkatkan harmonisasi kerja kita dan komitmen kita untuk pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini Kepala Balitbangkes, Siswanto menuturkan tujuan Rifaskes adalah diperolehnya rekomendasi untuk penguatan pencapaian Universal Health Coverage serta perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rifaskes akan mengukur apa yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi tata kelola, SDM kesehatan, farmasi dan alat kesehatan serta upaya kesehatannya.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan untuk menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN, terutama obat esensial; menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia pada fasilitas kesehatan bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, dan swasta.

Yang akan menjadi sampel Rifaskes 2019 adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, DokterPraktek Mandiri, Laboratorium, Apotek, Bidan Praktek Mandiri. Penentuan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dijadikan sampel, Balitbangkes bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya Rifaskes dibagi dalam 5 koordinator wilayah (Korwil) kerja, sebagai berikut:

  1. Korwil 1 Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan mengkoordinir Provinsi: Aceh, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan;
  2. Korwil 2 Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat mengkoordinir Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Maluku;
  3. Korwil 3 Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan mengkoordinir: Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua;
  4. Korwil 4 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional mengkoordinir Provinsi: Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat;
  5. Korwil 5 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit mengkoordinir Provinsi: Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua Barat. (EM)