Pra Rakerkesnas 2019 Bahas Evaluasi Program Kesehatan

1133

Serpong — Kementerian Kesehatan melangsungkan agenda tahunan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2019 hingga Rabu (13/2). Kegiatan diawali penyelenggaraan Pra Rakerkesnas (11/2) membahas antara lain evaluasi implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga (PIS-PK) serta evaluasi kinerja pembangunan kesehatan.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo, dalam paparan “Evaluasi Implementasi PIS-PK” menyampaikan bahwa telah terjadi peningkatan keluarga yang dikunjungi dan diintervensi awal. Tahun 2017 sebanyak 4.840.623 telah diimplementasikan kunjungan keluarga (KK), meningkat menjadi 25.204.662 KK tahun 2018. Harapannya, tahun 2019 sebanyak 65.588.400 KK dapat dikunjungi. Sulawesi Barat (74,55%), Bengkulu (73,20%) dan Riau (70,19%) merupakan provinsi yang menempati 3 urutan terbesar dalam kunjungan keluarga dan intervensi awal.

Sebanyak 166 puskes dan 10 kab/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaporkan monitoring evaluasi (monev) dan melakukan verifikasi. Hal ini menjadikan NTB sebagai provinsi paling baik dalam hal pelaporan monev dan verifikasi. Kegiatan verifikasi sangat perlu dilakukan baik dari level  puskesmas maupun kab/kota karena dari hasil verifikasi akan diketahui permasalahan yang ada untuk dicarikan solusi pemecahannya.

Kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan PIS PK antara lain sulitnya melakukan entri aplikasi dikarenakan akses internet tidak memadai. Salah satu solusi yang dilakukan beberapa daerah yakni melakukan entri data secara offline. Inovasi berbasis IT juga bermunculan di daerah seperti pengembangan aplikasi pendukung keluarga sehat (APKS) yang dilakukan oleh Puskesmas Blooto di Kota Mojokerto dan pemanfaatan google maps untuk visualisasi peta wilayah kerja berikut masalah kesehatan dari kunjungan keluarga yang dilakukan oleh Puskesmas Arut Selatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari 12 indikator PIS PK terdapat 6 indikator yang perlu perhatian khusus yakni indikator keluarga sudah menjadi anggota JKN; keluarga mengikuti program KB; anggota keluarga tidak merokok; penderita TB Paru yang berobat sesuai standar; penderita hipertensi yang berobat teratur; serta penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan.

Mengawali paparannya mengenai evaluasi kinerja pembangunan kesehatan, Kepala Badan Litbangkes Siswanto, menegaskan cakupan kesehatan semesta harus dibedakan dengan cakupan semesta kepesertaan JKN karena cakupan semesta kepesertaan JKN tidak selalu menghasilkan cakupan kesehatan semesta. “Jadi tidak semata-mata apabila cakupan kepesertaan JKN telah 100%  maka sudah mencapai cakupan kesehatan semesta. Apabila dari sisi suply (health system) tidak didukung dengan baik’’, ungkap Siswanto.

Apabila dilihat dari logical framework maka impact pembangunan kesehatan adalah umur harapan hidup (UHH). UHH bangsa Indonesia meningkat dari 64 tahun pada tahun 1990 menjadi 71 tahun pada tahun 2017. Tsunami Aceh mempengaruhi UHH secara nasional. Perempuan memiliki UHH lebih tinggi yakni 74 tahun dibanding laki-laki (69 tahun). UHH yang panjang dengan kondisi tubuh dan jiwa yang sehat merupakan hal yang diharapkan.

Siswanto menerangkan trend yang ada saat ini ketika usia balita, penyakit yang diderita merupakan penyakit menular sedangkan ketika usia mencapai 10 tahun ke atas penyakit tidak menular yang mendominasi.

Disability Adjusted Life Year (DALY Lost) merupakan umur yang hilang dikarenakan kematian dini atau kesakitan. Berdasarkan hasil study Burden of Diseases diperoleh bahwa penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyebab tertinggi DALY lost pada tahun 2017 di Indonesia. “Apabila tidak ada upaya serius untuk mengurangi PTM maka BPJS akan jebol terus. Upaya yang diperlukan adalah upaya promotif preventif pendekatan faktor risiko” jelas Siswanto. Upaya promotif preventif meliputi edukasi faktor risiko, skrining dan pengobatan dini.

Setelah Pra Rakernas, acara dilanjutkan dengan sarasehan revitalisasi Saka Bhakti Husada. (ES)