Peran Strategis Pustakawan dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan

80

Bogor – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pertemuan pendampingan literasi hari Selasa, 26 April 2022. Pertemuan di gelar di Bogor dan diikuti para Ketua Tim Kerja, Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan, Pustakawan, dan Pranata Humas di lingkungan BKPK.

Dalam sambutannya, Chief of Expert BKPK, Dr. Anung Sugihantono memberikan arahan bahwa hal paling mendasar adalah membangun kebiasaan membaca. Anung berpesan para pustawakan agar membantu akses pada sumber ilmu pengetahuan bagi para JF Analis Kebijakan, maupun jabatan fungsional lainnya. “Selain memfasilitasi kebutuhan literasi digital, kebutuhan kebiasaan membaca secara tekstual juga harus terfasilitasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Anung menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antarjabatan fungsional. Menurut Anung, kolaborasi antarjabatan fungsional dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki akan dapat menghasilkan analisis kebijakan kesehatan yang optimal.

Pada kesempatan ini, Sekretaris BKPK, Dr. Nana Mulyana mengatakan dalam mendukung tugas dan fungsi BKPK, peran pustakawan dan statistisi sangat penting dalam menyediakan informasi bagi penyusunan rekomendasi kebijakan. “Pustakawan harus proaktif. Jumlah literasi yangdisediakanbagi para tim kerja dapat dijadikan sebagai indikator kinerja pustakawan yang dapat dinilaikan dan menjadi angka kredit,” ujar Nana.

Para peserta pertemuan mendapatkan pembekalan materi tentang penelusuran informasi dan literatur kebijakan kesehatan. Materi disampaikan Koordinator Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Fikri Wijaya. Menurut Fikri, penelusuran kebijakan kesehatan dapat menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematik (systematic literature review).

Fikri menerangkan bahwa pendekatan systematic review mengungkapkan bukti, mengonfirmasi praktik atau tindakan saat ini, mengidentifikasikan area penelitian masa depan, menginvestigasi hasil yang bertentangan, dan menghasilkan pernyataan untuk pengambilan keputusan. Acara ditutup dengan paparan Tim Kerja dari beberapa Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK. Tim Kerja menyampaikan tema-tema yang akan menjadj acuan dalam kegiatan literasi. Dalam kesempatan yang sama Ketua Tim Hukum dan Humas Sekretariat BKPK Cahaya Indriaty mengemukakan secara berkala akan dilakukan pembahasan hasil literasi dengan para penyusun kebijakan. Untuk menjaga kualitas literasi dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan disusun Standar Operasional dan Prosedur dari kegiatan literasi ini. (Penulis Dian Widiati/Penyunting Fachrudin Ali)