Pengaruh Isu Publik dalam Membuat Kebijakan Pemerintah

163

Badan Litbangkes membuat laporan mingguan mengenai situasi Covid-19 di Indonesia (weekly report of Covid-19 in Indonesia) yang dilaporkan kepada Menteri Kesehatan. Dalam mempertajam analisis situasi laporan tersebut dibutuhkan isu yang sedang berkembang di masyarakat. “Salah satu cara penting untuk melihat situasi adalah dengan menangkap isu-isu yang berkembang, yang kemudian dianalisis menjadi suatu kebijakan,” ungkap Plt. Kepala Badan Litbangkes, Nana Mulyana pada pertemuan Manajemen Isu Publik, Rabu, 3 November di Bogor.

Pada kesempatan ini, narasumber dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Aji Muhawarman, mengatakan bahwa isu publik bisa memengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai contoh adalah kebijakan pembatalan pemeriksaan PCR untuk penerbangan.  Sehingga dapat dibandingkan antara kebijakan yang berasal dari suara publik atau penggunaan bukti dari ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut, Aji menjelaskan manajemen isu publik dapat dilakukan salah satunya dari media monitoring. Media monitoring merupakan proses untuk membaca, melihat, dan mendengarkan materi editorial dari berbagai sumber di media secara berkelanjutan yang kemudian dianalisis. “Kalau kita punya program komunikasi, media monitoring sangat bisa menilai trend sentimen di publik,” ujar Aji.

Menurut Aji, instansi perlu melakukan media monitoring untuk mendapatkan gambaran isu nasional, sebagai masukan bagi prioritas penanganan program, sebagai bahan riset bagi pemangku kepentingan, pengelolaan konten media secara harian dan cepat, evaluasi efektivitas hubungan dengan media, dan untuk mendukung kebutuhan memengaruhi publik (agenda setting). “Salah satu fungsi kita menjadi Humas yaitu untuk melakukan media monitoring. Bagaimana isu mulai muncul, Bagaimana kita bisa menjadi alert buat pimpinan. Landasan untuk membuat kebijakan, ketika bisa menjadi mitigasi, sehingga tidak bisa menjadi krisis.” Tambah Aji.