Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kajian Etik

52

Jakarta, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes), Nana Mulyana membuka secara resmi Rapat Kerja Komisi Etik Penelitian Kesehatan Balitbangkes, Kamis (4/7/2019) di Jakarta. Rapat kerja yang diikuti oleh anggota KEPK Badan Litbangkes ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan KEPK tahun 2018, penyusunan rencana kegiatan triwulan 3 dan 4 Tahun 2019, sekaligus meningkatkan kapasitas anggota KEPK, kelengkapan administrasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah.

Dalam sambutannya Nana mengatakan ada 5 komponen penting yang teridentifikasi di era digital, yaitu terkomputerisasinya semua kegiatan, terkoneksi, terintegrasi, interaktif dan real time dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Kedepannya, dalam kajian etik dan protokol penelitian harus sudah memanfaatkan teknologi informasi. Apalagi road map Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN) di tahun 2019 menerapkan e-protokol melalui Sistem Informasi Manajemen Etik Penelitian Kesehatan (SIM-EPK). Untuk itu Sekretaris Balitbangkes berharap KEPK Balitbangkes sudah mulai memanfaatkan IT dalam proses persetujuan dan kelayakan etik.

Nana sangat mengapresiasi reputasi dan kredibilitas KEPK Badan Litbangkes yang cukup baik. KEPK Badan Litbangkes tidak hanya melayani peneliti Badan Litbangkes, namun juga dari lembaga penelitian lain, bahkan dari luar negeri. Langkah selanjutnya adalah mendorong untuk memanfaatkan digitalisasi proses persetujuan etik melalui SIM EPK sehingga KEPK Balitbangkes terdaftar dan teregistrasi. Tak kalah penting adalah proses penenelaahan protokol dan persetujuan etik secara elektronik.

Kedepannya, diharapkan ada koneksitas antar lembaga KEPK. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mencegah terjadinya duplikasi pengajuan etik kesehatan. Sesuai tugasnya sebagai koordinator litbangkes di Indonesia, Badan Litbangkes juga melakukan monitoring terhadap KEPK yang lain.

Pada kesempatan ini Ketua KEPK Badan Litbangkes, Sudomo mengingatkan kembali bahwa lembaga ini mempunyai wewenang melakukan telaah protokol penelitian yang melibatkan manusia dan hewan sebagai subjek penelitian.  KEPK dibentuk untuk memberikan pemahaman kepada peneliti tentang pentingnya etik penelitian kesehatan, memberikan perlindungan kepada subjek penelitian baik manusia maupun hewan coba, serta melindungi komunitas marginal dan terbelakang yang terlibat dalam penelitian supaya tidak terjadi pelanggaran.

KEPK juga memberikan perlindungan kepada peneliti agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dan melanggar etik penelitian kesehatan, menerbitkan persetujuan etik penelitian (ethical clearance). Selain itu juga melakukan pemantauan terhadap kegiatan penelitian yang telah disetujui, khususnya dalam penelitian clinical trial dan memberi pelatihan bagi pembentukan KEPK di berbagai institusi di Indonesia.(ali/em)