Menkes Budi Gunadi Sadikin: “Penelitian Kesehatan Harus Mengacu Standar Etik Penelitian Yang Berlaku Global”

248

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membuka secara resmi pertemuan antara Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN) periode 2021-2024 dengan Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) seluruh Indonesia Rabu (4/8/2021). Pertemuan bertajuk Ketangguhan Bangsa Dalam Perspektif Kesehatan, Sosial, dan Kultural diikuti 332 ketua KEPK.

Dalam sambutannya Menkes Budi menyampaikan perkembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan didukung hasil penelitian kesehatan. Banyak dari penelitian tersebut yang mengikutsertakan manusia dan memanfaatkan hewan coba sebagai subjek penelitian, sehingga  penelitian harus dilaksanakan dengan etis sesuai dengan standar etik penelitian kesehatan yang berlaku secara global.

Keberadaan KEPPKN dan KEPK dapat mendorong kapasitas penelitian kesehatan di Indonesia. Capacity building yang berkelanjutan dalam aspek etik penelitian kesehatan seiring perkembangan keragaman penelitian kesehatan termasuk etik dalam pengalihan material dan data. “Saya percaya kalau itu bisa dilakukan bangsa ini bisa jadi bangsa yang besar”, tegas Menkes Budi.

Menurut Menkes di era pandemi seperti sekarang ini, peran KEPK sangatlah penting. Banyaknya penelitian yang dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19 tidak lepas dari keikutsertaan manusia dan memanfaatkan hewan coba sebagai subyek. Kebutuhan penelitian yang cepat dan inovatif tetap harus bersandar pada kaidah etik yang mempunyai tujuan utama memberikan perlindungan kepada subyek penelitian. Oleh karenanya KEPPKN sebagai Pembina KEPK wajib mengingatkan dasar-dasar etik penelitian yang wajib diikuti seluruh KEPK di Indonesia dan dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk mendorong percepatan riset kesehatan

“Kita harus membina dan membimbing KEPK agar science berjalan di jalan yang benar sesuai kaidah ilmiah yang berlaku”, ujar Menkes. Untuk mendorong agar science dijalankan sesuai koridor harus mampu diakselerasi jumlah dan kualitas riset yang ada.

Menkes Budi menyebutkan banyak bertemu peneliti, mereka luar biasa namun ternyata banyak hambatan yang membuat mereka tidak bisa berkreasi. “Saya cukup prihatin melihat masih jarang sekali dokter Indonesia yang meneliti di jurnal internasional terkait Covid 19”, ungkapnya lebih lanjut.

Melalui momentum ini segenap kekuatan dan kebersamaan dikonsentrasikan untuk menitikberatkan pembangunan generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa. Untuk itu Menkes Budi berharap dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan, apa yang sudah dirintis sebelumnya kita lanjutkan dan tingkatkan

Dalam kesempatan ini, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Andi Saguni melaporkan pertemuan ini dilatarbelakangi perkembangan penelitian kesehatan di Indonesia khususnya terkait masalah sosial kultural kemasyarakatan dalam etik penelitian kesehatan yang perlu diatasi oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan. Secara umum tujuan pertemuan membangun jejaring Komisi Etik Penelitian Kesehatan seluruh Indonesia bersama KEPPKN periode 2021-2024

Andi Saguni menyampaikan keangggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional periode Tahun 2021–2024 telah tetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 4621/2021.

Plt. Kepala Balitbangkes berharap peranan KEPK dalam meng-address masalah sosial kultural kemasyarakatan terkait dengan etik penelitian Kesehatan dapat diperkuat. Selain itu keyakinan KEPK akan pentingnya peran KEPK dalam perkembangan penelitian kesehatan dapat terbangun. Sekaligus menjadi wadah untuk memberikan masukan berharga agar Pedoman dan Standar Etik Penelitian Kesehatan Nasional yang merupakan acuan dalam penegakan Etik Penelitian Kesehatan Nasional dapat disempurnakan dan juga untuk memberikan masukan berharga dalam pengembangan Sistem Informasi Etik Penelitian Kesehatan (SIM-EPK) sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan kecepatan serta aksesibilitas yang baik untuk penegakan etik penelitian kesehatan. (Fachrudin Ali Ahmad)