Mencari Role Model, Badan Litbangkes Evaluasi Layanan Publiknya

144

Jakarta – Badan Litbangkes menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Publik pada Kamis, 15 April 2021. Dalam sambutannya, Sekretaris Badan Litbangkes, Nana Mulyana mengatakan bahwa sebagai bagian dari reformasi birokrasi Badan Litbangkes harus memberikan pelayanan publik terbaik. “Kita melakukan pelayanan publik yang terbaik bukan semata-mata mengejar nilai. Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Kesehatan, Badan Litbangkes bertugas memberikan pelayanan publik,” ujarnya.

Pada pertemuan ini dipaparkan berbagai jenis layanan publik Badan Litbangkes, antara lain Layanan Kaji Etik Penelitian Kesehatan, Layanan Data, Layanan Uji Klinik, Layanan Perpustakaan dan Publikasi, dan Webinar, serta Layanan Permohonan Material Transfer Agreement (MTA) dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Setelah mendengarkan paparan dari penyelenggara layanan, Aris Samson, Analis Kebijakan Madya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan ulasan terhadap layanan publik di Badan Litbangkes. Menurut Aris, evaluasi bertujuan mencari role model sehingga dalam satu organisasi ada salah satu unit yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk dinilai. Dengan adanya satu unit yang sudah memenuhi persyaratan layanan publik, dia akan menjadi role model dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Jika pelayanan publik bagus, maka dapat mendatangkan investasi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat,” ucap Aris.

Pada kesempatan ini Aris Samson menyampaikan rekomendasi evaluasi pelayanan publik Kementerian Kesehatan tahun 2020, sebagai berikut :

  1. Unsur kebijakan layanan, untuk meningkatkan intensitas pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh pengguna layanan secara periodik, dan memperluas publikasi informasi pelayanan publik terutama informasi standar pelayanan dan hasil survei kepuasan;
  2. Unsur profesionalisme sumber daya manusia, untuk meningkatkan kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai serta pemberian penghargaan kepada pegawai;
  3. Unsur sarana dan prasara, untuk meningkatkan kualitas kenyamanan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan;
  4. Unsur sistem Informasi Pelayanan Publik, untuk menambahkan fitur-fitur pelayanan publik dalam laman institusi;
  5. Unsur konsultasi dan pengaduan, untuk meningkatkan pendokumentasian yang mudah diakses oleh masyarakat dengan meningkatkan pengelolaan pengaduan padan Aplikasi SP4N-LAPOR;
  6. Unsur inovasi, untuk mengembangkan inovasi dan mengikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. (Penulis : Dian Widiati)