Layanan Publik, Wajah Konkret Kehadiran Negara

157

Jakarta – Lokakarya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes di kawasan Harmoni Jakarta dibuka oleh Sekretaris Badan Litbangkes, Nana Mulyana pada 22 Juni 2021.

Lokakarya yang dihadiri 60 orang peserta dalam metode daring dan luring ini menghadirkan narusumber dari beberapa Kementerian dan Lembaga untuk berbagi pengalaman dalam menjalankan pelayanan publik.

Dalam paparannya Nana Mulyana menjelaskan bahwa tranformasi Badan Litbangkes menjadi BKPK (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan) membawa perubahan mendasar dalam banyak hal termasuk layanannya. Nana menekankan bahwa tugas BKPK nantinya akan semakin berat.
“Tugas kita semakin berat karena selain menyediakan data melalui hasil riset, bagaimana BKPK membuat landscape kebijakan, menyampaikan ke stakeholder, membuat regulasi kebijakan kesehatan dan mengevaluasi capaian kinerja kesehatan, ujar Nana.

Sementara itu, Dini Kusumawati Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kementerian Keuangan RI dalam paparannya mengingatkan kembali arahan Presiden RI, Joko WIdodo bahwa pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Amanat presiden bahwa pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari” ujar Dini
Dini melanjutkan, tantangan pelayanan publik di era pandemi COVID-19 memberikan akselerasi bagi banyak institusi untuk bertranformasi secara digital. Transformasi digital menjadi keharusan, penggunaan Artificial Intellegence semakin meningkat, dan investasi dalam kemanan data sebagai penunjang transformasi digital.

Dalam kesempatan itu, Dini memberikan saran terhadap layanan publik bagi kaum rentan juga perlu menjadi prioritas untuk mewujudkan kesetaraan dalam layanan. “Salah satu upaya yang dilakukan di Kemenkeu adalah dengan membuat parkir, toilet dan tangga khusus bagi publik berkebutuhan khusus”.

Menjawab pertanyaan kisah sukses meraih tunjangan kinerja 100 persen di Kementerian Keuangan, Dini menjelaskan bahwa tunjangan kinerja penuh merupakan akibat dari layanan publik yang prima. “Remunerasi adalah akibat setelah adanya pembenahan dalam pelayanan publik yang prima” ungkap Dini.

Dalam diskusi di penghujung acara, Yusuf dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi membagikan sedikit pengalaman di Kemenpan/RB salah satunya pentingnya membuat survei kepuasan masyarakat sebagai evaluasi untuk mengukur layanan yang diberikan. Selain itu juga pentingnya perumusan standar layanan yang dihasilkan rumusan bersama para pihak. (AF)