Kunker Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan Bersama Kementerian Kesehatan RI

338

Padang – Difteri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman corynebacterium diphtheriae. Difteri menular melalui percikan ludah, kontak langsung, dan luka yang terbuka. Di Sumatera Barat tahun 2017, ada 32 kasus, 4 kasus positif, 3 kasus masih dirawat dan sudah pulang, 1 meninggal dunia di kabupaten Pasaman. Hal ini menjadi perhatian Komisi IX DPR bidang kesehatan untuk mengunjungi Provinsi Sumatera Barat.

Kunjungan kerja (kunker) yang bersifat spesifik, Komisi IX DPR RI, bidang kesehatan bersama tim Kementerian Kesehatan RI, tanggal 18 Januari 2018 adalah untuk mengetahui pencegahan dan pengendalian difteri di Sumatera Barat. Meninjau secara langsung dan mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang penanganan kasus difteri. Sejauhmana ORI (outbreak respon imunization) sudah dilakukan sejak 2015. Setelah ditelusuri, terjadi karena kurang masifnya sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Sehingga masih ada kelompok masyarakat yang menolak untuk di vaksin.

Pertemuan tim kunker DPR RI, bidang kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI dilaksanakan di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Diskusi yang membahas kasus difteri dihadiri oleh ketua komisi, Dede Yusuf, M.E., S.T., M.I.Pol., didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes; Kepala Badan Peneltian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), Dr. Siswanto, MHP, DTM, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, drg. Oscar Primadi, MPH, serta pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), disambut oleh wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Padang, dan beberapa perwakilan Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat.

Sebelum menutup pertemuan, Dede menyampaikan:

  • Terkait kehalalan vaksin, Biofarma mengirim vaksin ke negara-negara Islam, diantaranya Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, Somalia. Majeli ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa jikatidak ada lagi barang lainnya dan jika tidak digunakan, maka berakibat cacat atau meninggal maka imunisasi ini wajib hukumnya. Ini yang belum tersosialisasikan dengan baik. Oleh karena itu perlu dibuatkan informasi layanan masyarakat atau tayangan singkat terkait vaksin dan difteri, dan dapat dilihat melalui sosial media.
  • Kementerian Kesehatan agar membuat surat edaran bersama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, agar tidak ada penolakan dari sekolah maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

BPJS menjelaskan bahwa selama pemda belum menyatakan KLB, maka pasien difteri tetap menjadi tanggungan BPJS kesehatan sejak tahun 2015 karena pemda tidak menyatakan KLB pada kasus difteri yang sedang terjadi.

Sejauh mana peran pemerintah daerah (pemda) dalam menangani, termasuk bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah pusat, anggaran yang disiapkan, juga kinerja kawan-kawan yang berada di jajaran terujung. DPR memberikan untuk vaksin sebesar 1,9 Triliun, penyebaran sudah dilakukan. “Bagaimana dengan penyimpanan (cold chain), apakah vaksin sudah tersimpan dengan baik?”, lanjut Dede. Peran pemda sangat penting sekali. Bukan hanya Menteri Kesehatan tetapi bagaimana peran pemda dibawahnya. Kontrol pemerintah pusat, dalam hal ini adalah anggaran. Hal ini akan dipelajari bersama Mendagri, tambahnya saat doorstop dengan wartawan. Acara selanjutnya, kunjungan ke RSUP Dr. M. Djamil. Tim kunker sempat melihat dan wawancara sekilas dengan orangtua pasien yang suspect diteri. Dilanjutkan dengan diskusi di ruang pertemuan bersama tim dokter, perawat dan organisasi profesi ikatan dokter anak indonesia (IDAI).EM