Kesepakatan dan Persamaan Persepsi Diperlukan Untuk Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati

399

Cirebon, Pencatatan kelahiran dan kematian di Kabupaten Cirebon sudah dilakukan tetapi belum maksimal, ungkap Wahyu, wakil Bupati Kabupaten Cirebon. Dibutuhkan persamaan persepsi antar lintas sektor terkait, seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, Dukcapil, BPJS, Dinas PMD, Bappeda, Dinas PPKB, dan unsur Pemerintah Daerah lainnya. Perlu sinergitas lintas sektor untuk mendapat hasil yang maksimal. Hal ini sangat penting untuk bahan advokasi, evaluasi dan perencanaan yang tepat, Wahyu menambahkan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) telah melakukan penguatan sistem pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian (PKKPK) sebagai model pengembangan sistem pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H). Sistem ini untuk mendukung tersedianya data kelahiran, kematian dan penyebab kematian, yang bermanfaat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan, baik dalam bidang kesehatan, kependudukan, sosial, politik. Dalam hal ini, Badan Litbangkes bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Kesehatan.

Sosialisasi dan Rapid Assesment Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, 7 – 8 April 2021. Diikuti oleh perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait, Kepolisian, BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi, Rumah Sakit, Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan. Kegiatan ini disambut baik oleh Kepalas Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Frima Nur Rahmi, SKM dan dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si.

Proses Rapid Assesment berlangsung dengan serius dan lancar. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok dimana masing-masing kelompok terdapat perwakilan semua llintas sektor terkait PS2H. Diskusi kelompok untuk mencari persamaan persepsi. Apabila terdapat jawaban yang berbeda antara 2 kelompok, dibahas bersama dengan dipandu oleh tim PS2H.

Dari hasil rapid assesment, beberapa hal telah menjadi kesepakatan dan akan ditindaklanjuti antara lain :

  1. Nilai PS2H di Kabupaten Cirebon sekitar 64%, artinya secara sistem sudah ada tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
  2. Akan dibentuk Forum Komunikasi PS2H, guna membahas langkah-langkah yang sudah dan perlu dikerjakan dari komitmen yang sudah disusun.
  3. Jika diperlukan, dibuat peraturan Bupati, terkait pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian. Pencatatan dari berbagai sumber idealnya berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar datanya dapat divalidasi.
  4. Sesuai dengan regulasi, UU no 24 tahun 2013, bahwa otoritas untuk pencatatan sipil itu adalah Dinas Dukcapil. Disepakati untuk menjadi satu data yaitu data Dukcapil dengan  didukung lintas sektor terkait, termasuk dari unsur pelayanan kesehatan.#EM