Kemenkes Harus Mendapatkan Opini WTP dari BPK

225

Bekasi – Penyusunan laporan keuangan pemerintah yang tepat waktu dan berkualitas adalah salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pada tanggal 23 – 27 Januari 2018 Badan Litbangkes menyelenggarakan kegiatan penyusunan dan reviu laporan keuangan tahun anggaran 2017 tingkat UAKPA/B yang diikuti oleh seluruh staf pengelola SIMAK BMN dan SAIBA satuan kerja (satker) Badan Litbangkes.

Acara yang berlangsung di hotel Horison, Kota Bekasi dibuka oleh dr. Jehezkiel Pandjaitan selaku Kepala Bagian Keuangan dan BMN sekaligus Plt. Kepala Bagian Umum Dokumentasi dan Jejaring, Sekretariat Badan Litbang Kesehatan. Dalam sambutannya Jehezkiel menyampaikan bahwa satker Badan Litbangkes harus mempersiapkan semua dokumen yang akan direviu dan ditelaah oleh tim dari Itjen. Bagi satker yang sudah dilakukan reviu sementara (pra-review) pada tanggal 16 – 18 Januari 2018 lalu agar segera mengajukan reviu rinci kepada Itjen.

Acara dilanjutkan dengan paparan oleh Inspektur III, Heri Radison, SKM., MKM. Di awal paparannya Heri memberikan apresiasi kepada Badan Litbangkes karena unit utama binaan Inspektorat III hanya Badan Litbangkes yang sudah melakukan pra-reviu. Diharapkan data laporan keuangan (LK) yang disajikan kepada auditor BPK harus lebih berkualitas. “Ada perbedaan reviu dan audit laporan keuangan yang dilakukan antara Itjen Kemenkes dan BPK, jika Itjen dalam melakukan reviu merupakan keyakinan terbatas yang artinya hanya melihat dokumen. Sedangkan BPK dalam melakukan audit merupakan keyakinan yang memadai, dimana audit dilakukan melalui proses pembuktian material”, lanjut Heri. Perlu diketahui bahwa Kemenkes telah mendapat penghargaan dua tahun berturut-turut mencapai standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan. Diharapkan prestasi tersebut dapat terus dipertahankan”.

Dalam kesempatan yang sama Inspektur III mewakili Inspektur Jenderal memberikan apresiasi/penghargaan kepada beberapa Satker di lingkungan Badan Litbangkes karena telah menyelesaikan LHP. Satker Badan Litbangkes yang menerima penghargaan tersebut antara lain : Sekretariat Badan Litbangkes, Balai Litbang GAKI Magelang, Balai Besar Tawangmangu, Loka Litbang P2B2 Waikabubak, dan Balai Besar VRP Salatiga.

Di sesi selanjutnya Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenkes, Drs. Setyo Budi Hartono, MM memberikan paparan sekaligus pembekalan sebelum pelaksanaan reviu laporan keuangan. Setyo mengutip pidato yang pernah disampaikan Presiden RI Jokowi di acara Persiapan Pemeriksaan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor beberapa waktu lalu, bahwa predikat WTP bukanlah prestasi, melainkan hal yang wajib. Setyo menegaskan, berapapun besar anggaran dari APBN, semua harus dipertanggungjawakan secara akuntabel. “Sehingga hasil audit laporan keuangan tahun 2017 Kemenkes harus mendapatkan WTP. Jika ada salah satu satker di Kemenkes yang memperoleh opini disclaimer maka otomatis Kemenkes juga akan memperoleh opini disclaimer”, ujarnya. Sebagai informasi, Kemenkes sudah memperoleh opini WTP berturut-turut selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Opini WTP merupakan salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi.

Sementara itu, Ketua Sub Tim 6 BPK, Aulia Rachmat memberikan paparan tentang kaidah-kaidah laporan keuangan yang akuntabel. “Standar Pemeriksaan yang digunakan BPK adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh BPK melalui Peraturan BPK No.1 Tahun 2017, dimana pada peraturan tersebut memberlakukan seluruh Standar Profesional Akuntan Publik yang di terbitkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia, kecuali disebutkan lain dalam SPKN”. Tahapan pemeriksaan meliputi pemeriksaan interim yang telah dilakukan pada November sd Desember 2017, kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan terinci pada Januari sampai dengan Mei 2018 dengan perkiraan penyerahan Hasil Pemeriksaan adalah pada pertengahan Mei 2018. “Tujuan pemeriksaan LK Kemenkes TA 2017 adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan bukan kebenaran”, tambah Aulia. Kesesuaian Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Semua material akan diuji dalam pemeriksaan. Predikat WTP bukan diberikan oleh BPK, namun semua atas hasil kerja keras teman – teman di Kemenkes.

Sekretaris Badan Litbangkes, DR. Nana Mulyana menyempatkan hadir di acara tersebut di tengah – tengah kesibukan beliau. Dalam arahannya Nana menyampaikan bahwa peran staf pengelola SIMAK BMN dan SAIBA sangat vital dalam penyajian laporan keuangan. Meskipun hasil IKK atau IKP Badan Litbangkes bagus, namun bermasalah dalam laporan keuangan maka rapor keuangan kita akan dinilai jelek. Nana berharap agar laporan keuangan Badan Litbangkes dapat memperoleh opini WTP dari BPK.

Selesai sesi paparan acara dilanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan masing-masing satker dengan dibimbing oleh para staf Subbagian Verifikator Keuangan, Sekretariat Badan Litbangkes. Bagi laporan keuangan yang sudah selesai akan direviu oleh tim dari Itjen yang berada di Hotel yang sama. (tw)