Integritas Kunci Atasi Korupsi

117

Bandung – Abraham Samad Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2011-2015 Rabu (11/12/2019) dalam Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tim Reformasi Birokrasi (RB) dan Agent of Change (AoC) di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Bandung mengatakan korupsi secara sosiologis berasal dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, ketidakjujuran, tidak bermoral, serta perbuatan yang menyimpang.

Secara yuridis korupsi diartikan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31/1999 (telah diubah dengan UU No 20/2001) Tentang Pemberantasan Tipikor

Korupsi menurut Abraham Samad dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan (corruption by need) dan korupsi karena serakah atau rakus (corruption by greed).

Korupsi dilakukan dengan cara melakukan penyelewengan yang bersifat materi/uang (material corruption), political corruption yaitu model penyelewengan seperti dalam bentuk manipulasi suara dalam pemilu, komersialisasi jabatan, keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian penyelewengan yang muncul dalam bentuk manipulasi informasi atau ilmu pengetahuan.

Strategi untuk pemberantasan korupsi menurut Abraham Samad dilakukan dengan tiga cara, dengan penindakan represif, perbaikan sistem, serta pendidikan, edukasi dan kampanye. Untuk efektifitas, ketiganya harus dilakukan secara bersamaan.

Ada sembilan nilai karakter atau integritas untuk anti korupsi yang dikembangkan KPK. Nilai-nilai itu adalah kejujuran, keadilan, kepedulian, kedisiplinan, tanggungjawab, kemandirian, kerja keras, sederhana, dan keberanian.  KPK juga memberikan definisi untuk integritas. Integritas dimaknai sebagai sebuah kesatuan dan keselarasan akan pikiran, sikap dan perilaku terhadap nilai- nilai tertentu dalam tingkat individu yang dilakukan dengan penuh komitmen secara konsisten

Acara diikuti seluruh tim Reformasi Birokrasi (RB) dan Agent of Change (Aoc) di lingkungan Balitbangkes selama 3 hari dari Rabu hingga Jumat (11-13 Desember 2019). Dalam kesempatan itu, Abraham Samad mengungkapkan dengan telah dipahaminya pengertian dari nilai-nilai budaya anti korupsi dan Integritas, akan dihasilkan tiga tindakan kunci. Pertama adalah kejujuran, yaitu melakukan perbuatan atau pekerjaan secara jujur dan benar. Kedua adanya komitmen untuk melakukan atau berbuat sesuai dengan yang telah dijanjikan atau disepakati serta ketiga konsisten yaitu berperilaku sesuai dengan nilai, sikap, ucapan dan perbuatan.

Selain integritas individu harus diwujudkan adanya integritas organisasi atau kelembagaan. Abraham Samad mengungkapkan  integritas organisasi merupakan perpaduan dari adanya kompetensi, akuntabilitas, etika, dan adanya pengendalian/penolakan terhadap korupsi.

Bentuk kegiatan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan integritas organisasi atau kelembagaan yaitu pemenuhan kewajiban LHKPN, kemudian penerapan kode etik dan kode perilaku (penerapan kebijakan disiplin PNS), adanya unit pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan (conflict of interest), penerapan whistle blower system tindak pidana korupsi dan fraud. Selain itu adanya pemenuhan akuntabilitas kerja, pemenuhan kewajiban laporan keuangan, penerapan kebijakan pelayanan publik, promosi jabatan secara terbuka, rekrutmen secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, e-procurement, pengukuran kinerja individu, keterbukaan informasi publik, serta pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP.  (fachrudin ali ahmad)