Informasi Jadi “Peluru” Membangun Poros Kebijakan Kesehatan Berbasis Riset

453

Bekasi – Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Tahun 2018 yang berlangsung dari tanggal 2-5 Mei 2018 di Bekasi dan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Bappeda, serta Satuan Kerja (Satker) Balitbangkes. Rapat yang mengusung tema “Membangun Proros Kebijakan Berbasis Riset/Fakta” dibuka langsung oleh dr. Siswanto, MHP., DTM selaku Kepala Balitbangkes (3/5).

Siswanto menyampaikan pentingnya manajemen kesehatan berbasis data dalam membangun poros kebijakan. Poros yang dimaksud adalah para penyuplai data dan pengambil keputusan (decision maker). Menurutnya proses pengambilan keputusan di setiap tahapan kebijakan dan manajemen memerlukan data dan informasi. Informasi menjadi poin “peluru” dalam menentukan kebijakan. Data dan informasi hasil riset Badan Litbangkes diperkaya dengan data laporan rutin dan data riset lain sehingga menjadi sangat kaya untuk memproses pengambilan keputusan. Data inilah yang pada akhirnya diubah menjadi sebuah kebijakan dan perencanaan.

Sebuah perencanaan berangkat dari “masalah” yang merupakan kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Siswanto menyampaikan ada sebuah proses politik di dalam siklus kebijakan saat mengubah suatu masalah. “Ini adalah proses politik yang melibatkan aktor. Aktor itu adalah penentu kebijakannya, biasanya high level” ungkapnya. Masalah ini perlu dikomunikasikan ke pemangku kebijakan dengan cara membuat agenda settingkemudian diformalkan menjadi sebuah pertemuan yang akhirnya dapat menghasilkan kebijakan.

Lebih lanjut Siswanto mengatakan prinsip dari kebijakan adalah mengubah explisit knowledge berupa hasil-hasil penelitian menjadi implisit knowledge yang berupa kebijakan. “Jurnal-jurnal itu kalau tidak disampaikan dan tidak bisa merubah cara berpikirnya top leader itu omong kosong”, ujarnya.

Data berbasis komunitas sangat tepat untuk memasukkan kebijakan (penetapan instrumen regulasi) dan rencana strategis (RPJMN, Renstra). Disamping itu data berbasis fasililtas sangat tepat untuk memasukkan manajemen organisasional fasilitas pelayanan kesehatan (penetapan prioritas, RKP, DIPA).  Agar semua itu terwujud perlu dibangun jejaring informasi kesehatan dan poros kebijakan kesehatan.

Dalam membangun poros kebijakan kesehatan dibutuhkan semangat bersama, sebagaimana disampaikan Sekretaris Badan Litbangkes, Dr. Nana Mulyana, “kita harus semangat NKRI”. Artinya kita harus memiliki komitmen bersama dalam membangun poros kebijakan kesehatan berbasis riset yang diwujudkan dalam sistem informasi hasil penelitian kesehatan. Sistem informasi ini nantinya terintegrasi dengan berbagai stakeholder (unit utama Kemenkes, Kementerian dan Lembaga, serta Dinas Kesehatan Provinsi).

Dari terbentuknya sistem informasi ini diharapkan dapat memudahkan institusi/lembaga untuk akses informasi secara cepat dan lebih akurat, sharing data dan informasi antara pusat dan daerah. Terlebih lagi memudahkan institusi dalam membuat kebijakan atau perencanaan (tersedia data dan informasi berupa kebijakan atau program lebih komprehensif). (R/ES)