Clinical Pathway Bantu RS Perbaiki Efisiensi dan Mutu Layanan

420

Jakarta– Data yang dikumpulkan dari Rumah sakit merupakan bagian data yang terbanyak yang dikumpulkan di Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) tahun 2019. Ada 530 rumah sakit yang menjadi sampel Rifaskes 2019. Demikian ungkap Irmansyah Kepala Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dalam acara Diseminasi Hasil Rifaskes Tahun 2019 di Jakarta, 30 Januari 2020.

“Salah satu hasil penting dari Rifaskes 2019 mengenai clinical pathway” ujar Irmansyah. Hal ini dianggap penting karena dapat membantu rumah sakit melakukan perbaikan efisiensi dan mutu layanan.

Ada 10 penyakit yang diteliti dalam penerapan clinical pathway di RS yaitu systemic lupus erythematosus (SLE), skizofrenia, epilepsy, stroke, hipertensi, PPOK, asma, jantung dan diabetes melitus. Dasar pemilihan penyakit ini menurut Irmansyah karena kesepuluh penyakit tersebut masuk dalam penyakit kronik yang masuk program rujuk balik. Penelitian ini melihat kesiapan RS melakukan program rujuk balik ke Puskesmas terkait dengan penerapan sistem jaminan kesehatan. Hasilnya dibawah 20% rumah sakit yang memiliki clinical pathway untuk penyakit skizoprenia, SLE, dan epilepsi. Selebihnya diatas rata-rata dan umumnya rumah sakit rujukan lebih baik dibandingkan rumah sakit non rujukan.

Imunisasi memang tidak wajib dilakukan di RS sehingga tidak seluruh RS melakukan layanan imunisasi. Irmansyah mengemukakan ada temuan menarik yaitu ternyata RS non rujukan lebih banyak memberikan layanan imunisasi bagi remaja/dewasa dibandingkan RS rujukan.

Untuk pelayanan farmasi memang rumah sakit rujukan lebih baik dari rumah sakit non rujukan. Ada hal menarik, waktu tunggu pelayanan obat jadi dan waktu tunggu pelayanan obat racikan lebih baik rumah sakit non rujukan di bandingkan rumah sakit rujukan. Termasuk dalam hal penyediaan lemari khusus penyimpanan narkotik.

Peneliti Badan Litbang Kesehatan Harimat Hendarwan menyampaikan ada 8312 Puskesmas pembantu dan 1958 tidak beroperasi. Alasan tidak beroperasi tidak hanya satu namun bermacam-macam. Lebih banyak karena alasan tidak layak huni (51,4%) dan tidak ada tenaga (48,6%). “Ada pustu tidak beroperasi karena rawan gangguan keamanan”, jelas Harimat.

Proporsi Puskesmas tanpa dokter hasil Rifaskes 2011 mencatat 4,2%. Namun proporsinya meningkat menjadi 7,7% berdasarkan data Riset Ketenagaan Bidang Kesehatan (Risnakes) yang diadakan tahun 2017. Angka ini juga tidak terlalu berbeda dengan hasil Rifaskes 2019 yang mencatat Puskesmas tanpa dokter di proporsi 7,5%.

Dalam hal rasio terjadi peningkatan rasio dokter berbanding Puskesmas dalam kurun waktu 2011 hingga 2019. “Secara rasio meningkat namun meningkat juga angka ketiadaan dokter di Puskesmas”, ujar Harimat. Menurutnya berdasarkan asumsi sederhana, hal ini telah terjadi disparitas. Hasil Rifaskes 2019 mencatat rasio dokter berbanding puskesmas meningkat di wilayah barat Indonesia. Di wilayah timur ketiadaan dokter di Puskesmas justru meningkat.

Pandu Harimukti dari World Bank menyampaikan rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) setiap 1000 populasi terlihat meningkat dari 1,88 di tahun 2013 menjadi 2,51 pada tahun 2018. Namun variasi terlihat antar provinsi.

Terlihat juga peningkatan jumlah Puskesmas di semua provinsi, kecuali di Bengkulu, DI Yogjakarta, Bali, dan DKI Jakarta. Peningkatan paling tinggi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 18% dan terendah di Jawa Timur sebesar 1%. (Fachrudin Ali Ahmad/Happy Chandraleka)