Cegah Pernikahan Dini, Membangun Generasi Mesuji Sehat

727

Mesuji – Hasil Riset Etnografi Kesehatan yang dilakukan Balitbangkes di Mesuji menunjukkan tingginya angka
pernikahan dini, sebesar 60%. Demikian dikatakan oleh Lestari Handayani, Ketua Pelaksana Riset Intervensi
Kesehatan saat melakukan advokasi hasil riset kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung
(28/11).

Di ruang pertemuan kantor kecamatan Mesuji, Lestari menuturkan balada gubalan yang merupakan budaya dan fenomena
etnik di Mesuji. Gubalan adalah kawin lari bujang dan gadis. Mereka lari ke rumah kepala desa, kepala suku atau
camat dengan maksud minta perlindungan. Hal ini dilakukan agar dinikahkan karena tidak disetujui oleh orang tua.

Lebih lanjut Lestari menjelaskan pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi, sosial ekonomi dan
psikologi. Pernikahan pada usia remaja merupakan faktor risiko kesehatan reproduksi yang berdampak jangka
panjang terhadap angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Pada tahun 2017-2018 dilakukan intervensi kesehatan berbasis budaya untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi
remaja (KRR). Tujuan penelitian intervensi kesehatan adalah mengubah perilaku kesehatan reproduksi pernikahan
usia muda dengan melibatkan dewan adat dan institusi sosial lain yang di masyarakat setempat. Tokoh adat, tenaga
kesehatan di Puskesmas, dan kader remaja merupakan pelopor remaja sehat Mesuji yang bertugas memberi penyuluhan
kepada siswa SD, SMP, dan SMA/SMK.

Bupati Mesuji, Khamami mendukung peningkatan usia menikah dan sepakat memberantas narkoba, judi dan minuman
keras (miras), serta memperketat jam pesta perkawinan. Hal ini diperkuat dengan peraturan Bupati (Perbup) nomor
32 tahun 2018.

Pada kesempatan ini Tri Juni Angkasawati sebagai perwakilan dari Balitbangkes mengatakan pertemuan advokasi
hasil riset ini sebagai salah satu upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat yang juga penting untuk
membangun jejaring dengan pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat.

Menurut Tri Juni dukungan dari institusi pendidikan juga tak kalah penting. Dari perguruan tinggi dapat
diterapkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lokasi riset minimal selama lima tahun berturut-turut agar dapat
tercapai perubahan perilaku masyarakat seperti yang diharapkan. (EM)