BKPK Sebagai Knowledge Broker

426

Jakarta – dr. Siswanto, MHP, DTM (Senior Advisor, Science and Innovation, WHO-SEARO) mengatakan peran BKPK adalah knowledge broker. Tidak seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) yang melakukan pengumpulan data primer, aktifitas kunci knowledge broker yaitu menyediakan bukti ilmiah terkait masalah prioritas. BKPK dapat memanen evidence, mensintesis evidence, menyusun rekomendasi kebijakan serta mengkomunikasikan hasil analisis melalui debat, dialog, dan forum kebijakan sekaligus ikut dalam proses penetapan kebijakan. BKPK juga mendorong dan memfasilitasi proses evidence informed policy making.

Penting memiliki kemampuan sintesis evidence dengan metodologi yang kokoh serta mempresentasikannya dengan cara yang mudah dipahami dan mudah diakses. Untuk itu pelatihan seperti penguasaan metode systematic review di BKPK, baik metode kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan menyusun rekomendasi kebijakan merupakan kebutuhan.

Evidence perlu disediakan sesuai kebutuhan pengguna, lengkap dan tepat waktu. Pahami juga karakteristik stakeholders dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi keseluruhan tahapan proses.

Siswanto dalam paparannya di Pertemuan Knowledge Sharing Perumusan Kebijakan: Dari Agenda Setting hingga Advokasi Kebijakan yang dihelat BKPK Rabu, 27 April 2022 mengemukakan evidence  informed policy making sebenarnya sama dengan evidence informed decision making. Prosesnya selama ini sudah dikerjakan oleh unit utama di Kementerian Kesehatan tetapi belum tertata dan terstruktur. “Adanya BKPK prosesnya harus dilakukan secara terstrukturalisasi atau institusionalisasi”, terangnya.

Analisis situasi harus dilakukan terlebih dahulu. Ibarat perang perlu mengetahui medan perang jika ingin memenangkan perang tersebut. Lebih lanjut dikemukakan Siswanto, data yang terkumpul dari analisis situasi dilakukan summarizing atau dipisahkan mana yang positif atau negatif. Lakukan analisis menggunakan analisis SWOT dan menyusun laporan analisis situasi. Selanjutnya lakukan diseminasi. “Kesimpulannya analisis situasi merupakan proses yang dilakukan terencana, terstruktur, dan sistematis”, tegas Siswanto.

Dalam kesempatan yang sama, narasumber Shita Dewi dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada menyampaikan proses dari analisis kebijakan dengan siklus kebijakan itu berkaitan erat. Siklus kebijakan dimulai dari agenda setting. “Hal ini jauh lebih besar dari sekedar perumusan masalah, ungkap Shita Dewi. Agenda setting bukan sesuatu yang mudah dilakukan namun krusial (penting) karena terkait adanya competing (perebutan) isu untuk mendapat perhatian dan dimasukkan ke agenda setting. Isu harus harus selaras dengan preferensi dan value dari policy maker.

Shita Dewi selanjutnya menyampaikan problem atau isu masuk kedalam agenda kebijakan karena isu itu sudah pada tahapan krisis dan tidak bisa diabaikan dan sudah mempengaruhi dan berdampak pada semua orang. Hal ini terjadi seperti pada isu Covid-19.

Setidaknya ada tiga jenis cara yang bisa dilakukan untuk memasukkan isu menjadi agenda kebijakan. Pertama, policy maker sudah memiliki rencana untuk melakukan sesuatu dan mengeluarkan kebijakan tertentu baik skala mikro dan makro. Seperti rencana menyusun Permenkes atau penyusunan Program Legislasi Nasional oleh DPR.

Kedua, adanya kekuatan luar biasa dari publik seperti pakar, akademisi, dan organisasi masyarakat sehingga inisiasi bisa datang dari publik. Adanya dorongan terkait isu yang diembuskan menjadikannya bisa masuk menjadi agenda kebijakan. “Apalagi berkaitan dengan politik”, ungkapnya. Media juga punya kekuatan yang luar biasa mendorong isu masuk ke agenda kebijakan.

Cara framing dan mendefinisikan problem menurut Shita Dewi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti menggunakan teori, dengan norma, konsensus, dan standar, dan melalui benchmark. Pastikan framing yang digunakan bisa diterima dan tidak mengundang orang untuk menentang. Saat merumuskan masalah sebaiknya ada kesepakatan dengan policy maker dan disampaikan dengan baik. Hal ini mempermudah upaya perumusan masalah agar mudah masuk ke agenda kebijakan. (Penulis Fachrudin Ali)