Badan Litbangkes Kawal Advokasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Litbangkes 2018

742

Garut— Salah satu indikator kinerja Badan Litbang Kesehatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 adalah adanya rekomendasi kebijakan hasil litbangkes yang diadvokasikan kepada pemegang progam dan atau stakeholder.  Untuk meningkatkan terus capaian kinerjanya tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI mengadakan pertemuan Monitoring dan Perencanaan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Litbang Kesehatan Kamis hingga Sabtu (6-8 September 2018), diikuti seluruh satuan kerja Badan Litbangkes. Acara didahului dengan Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) yang dibuka Kepala Badan Litbangkes dr. Siswanto, MHP.,DTM.

Dalam arahannya, Kepala Balitbangkes (6/8/2018) menyampaikan salah satu bentuk bahan advokasi rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil litbang kesehatan adalah naskah policy brief. Policy brief ini merupakan naskah ringkas rekomendasi kebijakan berbasis litbang kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan.

Rekomendasi kebijakan lainnya dibuat berdasarkan emerging issue. Isu kesehatan yang berkembang cepat dan dinamis sesuai masalah kesehatan masyarakat. Penanggungjawab program serta kebijakan kesehatan biasanya membutuhkan rekomendasi kebijakan model ini.

Rekomendasi kebijakan hasil litbang kesehatan lainnya dapat dibuat dalam bentuk pokok-pokok pikiran penelitian yang kemudian disintesa dengan penelitian lain. Salah satu contohnya adalah pokok-pokok hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang disandingkan dengan Riskesdas 2007 dan 2013, untuk mengetahui trend isu kesehatan tertentu. Selain itu, ada juga kajian isu kesehatan yang berasal dari permintaan pemegang program/kebijakan kesehatan, yang dibuat berdasarkan pendekatan CORA (Client Oriented Research Activity).

Sekretaris Badan Litbang Kesehatan, Dr. Nana Mulyana (7/8/2018) menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, seluruh UPT Badan Litbangkes harus melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil litbangkes di wilayah kerjanya masing-masing. Nana pun menekankan agar emerging issue kebutuhan klien harus cepat ditindaklanjuti oleh Badan Litbangkes dengan segera menyusun naskah rekomendasi kebijakannya. (ali)