Agenda Setting, Langkah Awal Merumuskan Rekomendasi Kebijakan

1359

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) diharapkan dapat menjadi think tank dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan yang berkualitas serta melakukan implementasi kebijakan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, BKPK diharapkan mampu mengintegrasikan dan menyinergikan kebijakan dalam pencapaian pembangunan kesehatan.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris BKPK, Nana Mulyana secara virtual pada Pertemuan Knowledge Sharing Perumusan Kebijakan: Dari Agenda Setting Hingga Advokasi Kebijakan, yang diselenggarakan di Ruang Ars Longa BKPK Jakarta, Selasa (26/04).

Lebih lanjut, Nana menyampaikan bahwa fase awal dari perumusan sebuah kebijakan dimulai dari agenda setting. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka perencanaan dan penentuan prioritas agenda kebijakan. Tujuannya agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kepentingan publik dan prioritas permasalahan yang ada.

Sementara itu, diungkapkan Deputi I Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, sebuah kebijakan merupakan respons terhadap masalah publik. Kebijakan bukanlah sebuah tujuan, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

Ketika bicara tentang kebijakan, maka hal pertama yang dilakukan menurut Tri adalah mempertanyakan “mengapa” (why) kebijakan itu dibutuhkan. Bukan pada kebijakan “apa” (what) dan “bagaimana” (how) kebijakan harus dilakukan dan disusun saat ini.

Saat sebuah kebijakan sulit untuk dievaluasi, Tri memastikan bahwa kebijakan tersebut lemah dari sistem agenda setting. “Ketika kita hanya bicara pada what, maka kebijakan itu nanti tidak akan bisa dievaluasi kemanfaatannya”, jelas Tri secara virtual dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada 26-27 April 2022 ini.

Tri juga mengatakan setiap kebijakan harus sudah memiliki “sense of urgency”, artinya urgensi kebijakan harus kita kenali. Setiap kebijakan juga harus jelas “value propotition” yang ingin disampaikan kepada publik.

Tri mengingatkan saat kebijakan kehilangan kedua hal tersebut, maka kebijakan tidak akan bermanfaat bagi publik. Bahkan dapat menimbulkan resistensi di tengah masyarakat. Selain itu, kebijakan juga harus dapat memecahkan masalah, bukan untuk memperjuangkan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Tri juga menerangkan proses pembuatan kebijakan yang diambil dari Buku Understanding Public Policy dari Thomas R. Dye. Proses diawali dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan agendanya. Identifikasi masalah ini terkait dengan masalah yang ada di tengah masyarakat. Termasuk juga tuntutan terhadap pemerintah dan apa yang harus dilakukan. Semua data ini dapat diperoleh dari opini publik di berbagai media cetak maupun elektronik.

Selanjutnya, dalam proses agenda setting sudah mulai ditetapkan desain isu yang akan dibahas dan dijadikan sebagai kebijakan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk semakin memperjelas agenda setting yang akan dilakukan.

“Bagaimana mungkin kita bisa melakukan policy formulation, sementara agenda settingnya belum jelas. Karena analisis kebijakan adalah analisis yang berpusat pada permasalahan”, imbuh Tri.

Di samping itu, menurut Tri isu kebijakan sendiri dapat dirumuskan dengan baik jika sudah ada informasi pendahuluan terkait dengan isu yang akan dikaji. Kegagalan dalam merumuskan masalah kebijakan akan menjadikan hasil analisis dan rekomendasi tidak dapat mengatasi masalah. Tri pun mengutip ungkapan dari seorang ahli matematika, Richard Hamming. Dikatakan Richard bahwa lebih baik menyelesaikan masalah yang benar dengan cara yang salah daripada memecahkan masalah yang salah dengan cara yang benar. “Pastikan masalahnya jelas, baru kita dapat menentukan alternatif kebijakan itu”, terang Tri. (Penulis Ripsidasiona)